Connect with us

Ahriesonta.id

Mengintip Reformasi Budaya Polri

Kapolri Tito Karnavian (Istimewa/independent.co.uk).

Pengabdian

Mengintip Reformasi Budaya Polri

Reformasi Polri yang telah berlangsung sejak awal 2000-an belum memenuhi ekspektasi publik secara ideal. Padahal, reformasi birokrasi telah disusun sedemikian rupa dalam koridor Grand Strategi Polri 2005-2025. Koridor tersebut terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu 2005-2009 trust building, 2010-2015 partnership building, dan 2016-2025 strive for excellence.

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, berbagai penilaian terbaru diperoleh kepolisian dari berbagai kalangan masyarakat. Sejauh ini perubahan struktural dan instrumental relatif berlangsung dengan baik, akan tetapi perubahan kultural masih menjadi persoalan yang belum terpecahkan. Demikian pula perubahan dalam kelembagaan dan budaya Polri yang belum menyentuh akar “konservatisme” budaya yang sulit untuk berubah.

Permasalahan ini menjadi suatu perhatian besar Kapolri Tito Karnavian, dalam berbagai kesempatan ia menegaskan suatu kebijakan bagi pelaksanaan reformasi birokrasi. Salah satunya tertuang dalam ceramah Kapolri pada Sespimti Polri Dikreg Ke-25 T.A. 2016 dan Pasis Sespimmen Polri Dikreg ke-56 T.A. 2016.

Dalam ceramahnya, Kapolri menyayangkan predikat positif kepolisian di masyarakat masih dikalahkan dengan tindakan oknum polisi, sehingga mencorong citra kepolisian yang dengan susah payah dibangun sejak reformasi. Kapolri mengakui bahwa permasalahan ini berasal dari fenomena yang mengakar di tubuh kepolisian, yakni masih berfikiran mencari uang dalam bekerja.

Fenomena ini, mulai coba dikikis dengan diterpkan sistem pelaporkan harta kekayaan pribadi setiap perwira polisi, sehingga kedepannya akan dipantau untuk menghindari pendapatan yang tidak wajar. Secara kelembagaan, kedepannya akan ditempatkan figur polisi reformis untuk menduduki posisi jabatan strategis.

Dalam ceramah Kapolri tersebut, dijelaskan bahwa kriteria polisi reformis yang paling utama adalah sejak dalam pikirannya tidak berpikir mencari uang semata dalam bekerja. Hal ini ditujukan sebagai upaya perbaikan kinerja kepolisian dan kultur organisasi.

Keberadaan figur reformis dalam menduduki posisi jabatan strategis, dapat dimengerti sebagai agen pengubah (agent of change) bagi institusi. Padahal, dengan dilahirkannya berbagai regulasi dan peraturan baru untuk internal organisasi Polri seharusnya mendorong proses perubahan budaya Polri secara alamiah (Backer, 2009). Namun, hal ini diakui bahwa perubahan budaya tidak mudah dan membutuhkan waktu yang relatif lama (Kadarmanta, 2007).

Konteks ini menunjukkan adanya permasalahan mendasar mengenai tatanan fungsional kepolisian di masyarakat yang belum bekerja secara optimal. Fungsionalisme yang mengacu pada struktur dari Talcott Parsons, menujukkan seharusnya kondisi ideal dari suatu tatanan dapat terintegrasi dengan baik secara nilai. Meskipun, hal ini bisa berarti bahwa tidak optimalnya kepolisian dalam masyarakat merupakan refleksi dari tatanan masyarakat yang belum memiliki sudut pandang yang cukup baik terhadap institusi pemerintahannya.

Dalam tatanan fungsional terdapat dimensi peran, yang menunjukkan suatu strategi, kebijakan, alat komunikasi, dan suatu fungsi pemecahan masalah yang mengemuka meliputi masalah konflik kepentingan hingga masalah psikologis masyarakat.

Beberapa kajian yang berkenaan dengan optimalisasi peran kepolisian yang pernah dilakukan misalnya di kepolisian Inggris (1996) yang dilakukan oleh Police Foundation dan Policy Studies Institute. Penelitian ini berjudul The Role and Responsibilities of the Police, yang mengungkapkan bahwa selalu terjadi peningkatan permintaan publik terhadap fungsi kepolisian.

Hal yang paling utama adalah perlindungan terhadap kekayaan. Supaya kebutuhan akan pemolisian terpenuhi, maka diperlukan tambahan alokasi anggaran untuk kepolisian. Namun, banyak kekhawatiran bahwa tambahan anggaran publik untuk kepolisian tidak sepadan dengan peningkatan dampak dari pemolisian.

Keadaan ini tidak mampu direspon oleh para politisi (politisi di parlemen) untuk benar-benar menjembatani masyarakat dan upaya membangun institusi kepolisian yang kuat. Selain itu, sumber daya yang diberikan untuk membangun kepolisian yang kuat secara organisasi dinilai terlalu mahal.

Kajian kedua yang relevan dengan konteks optimalisasi peran kepolisian dilakukan oleh US Departemen of Justice di Amerika Serikat (2003), berkaitan dengan kekerasan antara polisi terhadap warga. Pemolisian di AS telah berkembang secara dinamis, hal yang paling banyak disorot adalah kekerasan yang sering terjadi dilakukan oleh polisi terhadap warga sejak tahun 1970-an.

Pemolisian di AS banyak menghadapi tantangan rasial dan kekerasan, sehingga secara simultan memberikan stimulasi tindak kekerasan dilakukan oleh polisi. Upaya untuk menanggulangi banyaknya insiden kekerasan memiliki arti penting, yakni meningkatkan keselamatan polisi dan membantu perkembangan atmosfir kerja sama dan sikap saling menghormati antara kepolisian dengan masyarakat yang dilayani.

Kajian ini memberikan penekanan pentingnya penerapan prinsip-prinsip pemolisian yang sesuai terhadap kondisi di lapangan yang dihadapi oleh setiap polisi. Hal ini dapat diperoleh dari saling bertukar informasi antar polisi. Masyarakat juga menanggung bagian yang paling besar dalam menciptakan suasana yang kondusif apabila menghadapi pemolisian. Pemahaman ini perlu menjadi kesadaran bersama, bahwa polisi memiliki peran tertentu yang bersifat baik bagi masyarakat.

Kajian ketiga yang dijadikan referensi dalam tulisan ini berjudul Life as a Cop The Impacts of Policing on Police Officer: Is Policing is Lifestyle Choice? sebagai disertasi di Nottingham Trent University (2013) yang ditulis oleh Ruth House.

Kajian ini mengungkapkan bahwa peran polisi tidak dapat dilepaskan dari seorang polisi dalam kesehariannya, meskipun ia sedang tidak menggunakan seragam polisi. Menjadi polisi merupakan sebuah gaya hidup, dimana budaya yang ada di kepolisian akan terinternalisasi ke dalam diri seseorang yang berada di dalamnya.

Hal yang paling menentukan bagi seorang staf polisi adalah gaya kepemimpinan dari pimpinan di tempat kerja. Pimpinan yang baik akan meraih apresiasi yang tidak ternilai dari peran dan budaya yang dibangun di dalam institusi. Hal ini dapat terlihat dari adanya kepercayaan dan penghormatan dari sesama rekan kerja.
Institusi akan terbangun secara objektif apabila terdapat sistem birokrasi, proses dan indikator kinerja personalia yang memaksa peran sebagai kepolisian berlaku optimal sehingga menentukan kepuasan karir seorang polisi.

Persoalan konservatisme budaya juga dihadapi lembaga kepolisian di Indonesia. Penelitian Dahniel (2008) tentang praktek birokrasi di Polres Sukabumi menunjukkan adanya campuran birokrasi modern dan birokrasi patrimonial, dimana ditemukan masih kuatnya sistem patron-klien yang menyebabkan sulitnya menciptakan tata kerja berdasarkan “team work” untuk mendukung tugas-tugas pemolisian yang menuntut inovasi dan keputusan organisasi pada tingkat lokal.
Penelitian Dwilaksana (2001) tentang corak diskresi dalam proses penyidikan kecelakaan lalu lintas di Polres Blambangan menemukan bahwa tindakan-tindakan diskresi yang menyimpang adalah akibat lemahnya sistem kontrol dan kendali, yang ditunjukkan adanya tindakan-tindakan kolusi antara penyidik dan penyidik pembantu dengan pihak tersangka, kejaksaan, dan pengadilan.

Penelitian Dwilaksana (2005) tentang Pola-Pola Pemolisian di Polres Batang menemukan bahwa pola-pola pemolisian tradisional yang bersifat mengawasi dan mengontrol masih ditemukan bercampur dengan pola-pola pemolisian modern yang bersifat melayani, dimana terdapat hubungan tidak seimbang antara polisi dan masyarakat, sehingga membuka peluang terjadinya berbagai tindakan penyimpangan.

Relevansi peran sebagai sudut pandang utama dalam penggalian masalah institusi kepolisian erat kaitannya dengan penyataan Kapolri yang akan menempatkan sosok reformis pada jabatan strategis. Secara teori, peran (role theory) merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu yang menentukan seseorang dalam posisinya diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.

Dalam hal ini seorang polisi menyandang peran dalam penegakkan hukum, pelindungan dan pengayoman masyarakat, dan penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan kajian singkat dengan judul “Tinjauan Teori Peran Reformasi Budaya Kepolisian”. []

Klik untuk komentar

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seven + four =

Populer

Ke Atas